Kecerdasan Buatan (AI) kini menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi modern. Sejak internet ditemukan, AI telah membantu umat manusia dalam berbagai bidang, dari bisnis hingga kesehatan. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk mensimulasikan kecerdasan manusia, menjadikannya alat yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan kemajuannya, AI juga membawa tantangan besar yang perlu diwaspadai, terutama dalam konteks penyebaran informasi yang dapat merusak demokrasi.
Sejak pemilihan kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2025, pembahasan mengenai AI semakin menghangat. Trump, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan beberapa pengusaha teknologi terbesar dunia, termasuk Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Jeff Bezos, mengumumkan rencana investasi besar-besaran dalam pengembangan AI, yakni senilai USD 500 miliar. Investasi ini tidak hanya menarik perhatian global, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana AI dapat mempengaruhi kekuasaan politik dan sosial.
Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi AI untuk menjadi alat kontrol yang lebih kuat, yang berisiko mengancam demokrasi. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam Journal of Democracy pada 2023, dijelaskan bahwa AI berpotensi mengarah pada kebangkitan otoritarianisme baru. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data dalam jumlah yang sangat besar, yang dapat digunakan oleh negara atau perusahaan untuk mengontrol kehidupan warganya. Hal ini mengingat kemampuan negara-negara besar, seperti China, yang sudah mengimplementasikan teknologi berbasis AI untuk mengawasi aktivitas warganya, yang jelas menimbulkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi global.
Selain itu, AI juga mempengaruhi dunia politik dengan cara yang lebih langsung. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyebarkan misinformasi atau memanipulasi opini publik. Misalnya, deepfake, yang memungkinkan pembuatan video palsu yang sangat mirip dengan kenyataan, telah digunakan untuk menyebarkan berita bohong dan merusak reputasi publik. Beberapa tokoh terkenal, termasuk Presiden Prabowo di Indonesia, telah menjadi korban dari fenomena ini. Dengan meningkatnya penggunaan AI dalam kampanye politik, terdapat risiko bahwa pemilihan umum dapat dipengaruhi oleh informasi yang salah atau manipulatif.
Menyadari potensi bahaya ini, beberapa negara mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatur penggunaan AI. Uni Eropa, misalnya, telah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan teknologi AI yang dapat merusak demokrasi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah melarang penggunaan foto AI dalam kampanye politik, sebuah keputusan yang dianggap penting untuk menjaga integritas pemilu. Namun, ini hanya langkah awal. Regulasi lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi dampak buruk AI dalam masyarakat.
Penting bagi pemerintah di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh AI. Dengan kesadaran yang lebih besar mengenai potensi risiko dan ancaman dari AI, serta langkah-langkah regulasi yang tepat, diharapkan teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Ini bukan berarti menghindari AI, tetapi mengarahkan pengembangannya dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab.