Tag Archives: Perlindungan Anak

Menkomdigi Ajak Orang Tua Tunda Akses Media Sosial untuk Anak

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau kepada orang tua untuk mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak di dunia digital, terutama terkait dengan pemberian akses ke media sosial. Meutya menyarankan orang tua agar menunda pemberian akses media sosial pada anak-anak mereka yang masih di bawah umur, dan fokus memberikan literasi digital terlebih dahulu.

Dalam acara diskusi yang berjudul “Like, Share, Protect Anak Kita di Dunia Digital”, Meutya mengungkapkan bahwa anak-anak yang telah mempersiapkan diri secara mental dan memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital, akan lebih mampu untuk menggunakan platform digital dengan lebih bijak. Menurutnya, penting bagi orang tua untuk mengevaluasi tingkat risiko dan kesiapan anak sebelum memberikan akses ke media sosial.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas ini resmi diterapkan pada 28 Maret 2025 dan mengajak orang tua untuk secara bijak membatasi akses anak-anak mereka ke dunia digital sesuai dengan perkembangan mereka. Meutya menambahkan bahwa berbagai penelitian menunjukkan penggunaan media sosial memerlukan kesiapan mental yang matang, mengingat anak-anak sangat rentan terhadap konten berbahaya dan pelecehan di dunia maya.

Sumayati, salah satu peserta diskusi, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Menkomdigi dan berharap agar kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan bisa mempercepat program literasi digital di sekolah-sekolah. Menurutnya, para guru perlu pelatihan lebih lanjut untuk dapat mengawasi penggunaan media sosial oleh siswa mereka.

Tantangan Perlindungan Anak di Era Digital: Ancaman dan Solusi

Leave a reply

Perkembangan teknologi dan semakin luasnya akses internet telah membuka peluang pendidikan serta informasi yang tak terbatas bagi anak-anak. Dengan internet, mereka dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran, berkomunikasi, dan mengembangkan kreativitas. Namun, di balik manfaat tersebut, dunia digital juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal paparan terhadap konten berbahaya yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan moral mereka.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam perlindungan anak dari ancaman internet. Berdasarkan data dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dan kedua di ASEAN dalam penyebaran konten pornografi anak. Fakta ini menunjukkan bahwa lingkungan digital masih belum sepenuhnya aman bagi anak-anak, sehingga diperlukan langkah-langkah nyata untuk melindungi mereka dari bahaya eksploitasi dan pengaruh negatif lainnya.

Pakar perlindungan anak, Dr. Maryamah, menegaskan bahwa upaya untuk melindungi anak dari konten berbahaya di dunia maya harus menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa tanpa langkah konkret, anak-anak akan semakin rentan terhadap eksploitasi dan dampak negatif jangka panjang yang dapat memengaruhi masa depan mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, orang tua, pendidik, serta masyarakat. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait keamanan digital, sementara orang tua dan pendidik harus lebih aktif dalam memberikan literasi digital kepada anak-anak. Dengan pengawasan yang ketat dan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih terlindungi saat menjelajahi dunia digital.

Perlindungan Anak di Dunia Digital: Pemerintah Percepat Regulasi untuk Cegah Ancaman Pornografi dan Kejahatan Online

Leave a reply

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mempercepat penyusunan peraturan perlindungan anak di dunia digital. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pornografi anak yang marak di Indonesia, yang mencatatkan negara ini sebagai negara keempat terbesar dengan kasus pornografi anak di dunia.

Dalam pernyataannya, Meutya menekankan pentingnya regulasi tersebut mengingat dampak buruk yang ditimbulkan terhadap anak-anak dan generasi muda. “Indonesia saat ini tercatat sebagai negara keempat terbesar di dunia terkait konten pornografi anak. Hal ini tentu sangat menjadi perhatian kita semua,” ujar Meutya saat konferensi pers di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada beberapa hari lalu.

Selain pornografi anak, Meutya juga menyoroti ancaman lainnya yang mengintai anak-anak di dunia digital, seperti perjudian online, perundungan siber, dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk segera merancang regulasi yang lebih komprehensif dan efektif guna melindungi anak-anak di era digital yang semakin berkembang pesat.

Pemerintah melibatkan empat kementerian utama dalam penyusunan regulasi ini, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keempat kementerian tersebut telah melakukan rapat koordinasi bersama Sekretaris Kabinet di Istana Negara untuk membahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil.

Presiden Prabowo memberikan waktu dua bulan bagi kementerian terkait untuk menyelesaikan penyusunan regulasi perlindungan anak dalam dunia digital. Keempat kementerian tersebut telah menerbitkan surat keputusan yang membentuk tim kerja untuk menangani hal ini. “Kami memiliki semangat yang sama meski masing-masing membawa perspektif yang berbeda,” jelas Meutya.

Dengan percepatan regulasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap berbagai ancaman di dunia maya. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menjaga masa depan anak-anak Indonesia dari dampak negatif teknologi digital.

Komdigi Tegas! Media Sosial Bisa Diblokir Jika Lalai Moderasi Konten Mulai Februari 2025!

Leave a reply

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mulai menerapkan sanksi administratif hingga pemblokiran terhadap platform media sosial yang tidak memenuhi standar moderasi konten, efektif per 1 Februari 2025. Menteri Komdigi, Meutya Hafid, dalam siaran persnya pada Kamis (30/1) di Jakarta, menegaskan bahwa sanksi ini akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari peringatan hingga denda yang semakin besar. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat atau User-Generated Content (PSE UGC) dalam menghapus konten ilegal. Dengan aturan ini, platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Facebook diwajibkan menyajikan konten yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Untuk mendukung implementasi aturan tersebut, Komdigi telah mengembangkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang telah diaudit oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan dinyatakan aman untuk digunakan. Sistem ini memungkinkan pemantauan ketat terhadap platform digital guna memastikan mereka menerapkan moderasi konten sesuai regulasi yang berlaku. Sanksi yang diberlakukan terdiri dari beberapa tahapan, yakni peringatan bagi platform yang tidak memenuhi standar moderasi konten, denda progresif yang harus dibayarkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) sehingga dana langsung masuk ke kas negara, serta pemblokiran akses bagi platform yang tetap mengabaikan aturan, terutama dalam kasus konten yang mengandung unsur judi online.

Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa Komdigi akan mulai memberikan “kartu kuning” bagi platform yang lalai dalam moderasi konten. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka “kartu merah” berupa denda siap diberikan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, bersih, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna. Selain itu, Komdigi juga tengah menggodok Regulasi Perlindungan Anak dalam Dunia Digital. Salah satu aturan yang sedang dirancang adalah Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPP TKPAPSE). Regulasi ini akan mencakup beberapa aspek utama, seperti hak dan keamanan anak dalam mengakses platform digital, larangan eksploitasi digital terhadap anak-anak, serta perlindungan privasi data anak di dunia maya.

Meutya menekankan bahwa regulasi ini akan segera diselesaikan agar anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi korban konten berbahaya, eksploitasi digital, serta kebocoran data pribadi. Ia mengibaratkan perlindungan anak di dunia digital seperti membangun taman bermain dengan pagar yang kokoh, sehingga anak-anak dapat bebas bereksplorasi dan belajar tanpa harus merasa terancam oleh bahaya di dunia maya.

Komdigi Terapkan SAMAN untuk Ciptakan Ruang Digital yang Aman dan Lindungi Anak-anak dari Konten Negatif

Leave a reply

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) Indonesia semakin serius dalam mengatasi masalah konten negatif yang beredar di dunia digital. Mulai Februari 2025, Komdigi akan menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk menindak penyedia platform digital yang tidak mengawasi konten ilegal seperti pornografi, judi online, dan pinjaman online ilegal.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak, dari konten berbahaya akan menjadi prioritas utama. “Perlindungan anak-anak dari konten berbahaya menjadi hal yang sangat penting,” kata Meutya dalam konferensi pers pada Jumat (24/1/2025).

SAMAN akan bekerja dalam sistem bertahap, dimulai dari surat peringatan hingga pemblokiran akses jika platform terbukti membiarkan konten ilegal beredar. Komdigi juga akan memberikan notifikasi dalam waktu 1×24 jam untuk konten yang tidak mendesak dan 1×4 jam untuk konten yang mendesak.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya global untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman. Negara-negara seperti Jerman, Malaysia, dan Prancis sudah menerapkan regulasi serupa untuk mengatasi masalah yang sama.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kejahatan siber yang menargetkan anak-anak meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang semakin mendesak dilakukannya langkah-langkah preventif ini.

Komdigi juga menyadari bahwa teknologi saja tidak cukup, sehingga edukasi dan literasi digital akan digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak, tentang cara menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab.

Kerja sama dengan lembaga terkait seperti KPAI dan UNICEF juga akan diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada anak-anak di dunia digital.

“Pemerintah telah melakukan studi banding dengan regulasi negara lain yang berhasil,” tambah Meutya, menegaskan komitmen Komdigi untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan SAMAN dan program literasi digital agar ruang digital yang aman dan sehat bisa tercipta di Indonesia.

Kementerian Komdigi Terapkan SAMAN untuk Perangi Konten Ilegal di Dunia Digital

Leave a reply

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) Indonesia semakin serius dalam menangani konten negatif di dunia maya. Mulai Februari 2025, mereka akan meluncurkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang dirancang untuk memberikan sanksi tegas kepada penyedia platform digital yang lalai dalam mengawasi konten ilegal, seperti pornografi, judi online, dan pinjaman online ilegal.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak, dari konten berbahaya menjadi prioritas utama. SAMAN akan beroperasi dalam beberapa tahapan, dimulai dengan memberikan surat peringatan hingga langkah pemblokiran akses bagi platform digital yang terbukti membiarkan konten ilegal beredar.

Komdigi juga telah menetapkan standar notifikasi yang ketat, yakni dalam waktu 1×24 jam untuk konten yang tidak mendesak dan 1×4 jam untuk konten yang mendesak. Langkah ini mengikuti jejak negara-negara seperti Jerman, Malaysia, dan Prancis yang sudah menerapkan regulasi serupa untuk menangani masalah yang sama.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus kejahatan siber terhadap anak-anak dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat langkah Komdigi semakin mendesak. Namun, Komdigi juga menyadari bahwa teknologi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital dan edukasi bagi masyarakat, terutama anak-anak, tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab, akan semakin digencarkan.

Komdigi juga memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait seperti KPAI dan UNICEF untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak-anak di dunia digital. Pemerintah telah melakukan studi banding dengan negara-negara yang berhasil menerapkan regulasi serupa.

Komdigi berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi SAMAN serta program literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KPAI Dukung Pembatasan Usia Akses Media Sosial untuk Lindungi Mental dan Perilaku Anak

Leave a reply

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, menyampaikan dukungannya terhadap wacana pembatasan usia dalam mengakses media sosial (medsos). Aris mengungkapkan bahwa dampak negatif dunia digital terhadap kesehatan mental dan perilaku anak saat ini sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, langkah pembatasan usia tersebut sangat penting untuk mengurangi potensi pengaruh buruk media sosial pada anak.

Aris juga menekankan pentingnya melakukan kajian yang mendalam untuk menentukan usia yang tepat bagi anak untuk mengakses media sosial. Selain itu, ia mendorong peningkatan literasi digital di kalangan anak-anak. Menurutnya, penguatan literasi digital menjadi aspek penting agar anak dapat mengakses dunia digital dengan lebih bijak.

KPAI menemukan sejumlah perilaku menyimpang pada anak yang berawal dari tontonan di media sosial. Aris berharap pembatasan usia tersebut dapat meminimalisir dampak negatif media sosial dan mendorong perilaku positif anak. Ia juga mengusulkan agar literasi digital dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, hingga ruang publik lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Fikarno Laksono, mengungkapkan bahwa pihaknya masih mencermati wacana terkait undang-undang yang mengatur batasan usia akses media sosial. Diskusi ini muncul setelah pemerintah Australia mengatur batas usia untuk akses media sosial. Namun, menurut Dave, saat ini wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan, dan belum ada rapat yang diadakan terkait hal tersebut karena DPR sedang memasuki masa reses.