Di tengah derasnya arus informasi palsu yang semakin canggih, teknologi kecerdasan buatan (AI) kini menjadi andalan baru bagi banyak organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia. Kecepatan dan efisiensi yang ditawarkan AI menjadi solusi atas tuntutan kerja yang semakin menekan. Meski demikian, tak sedikit yang masih memandang penggunaan AI dengan penuh kehati-hatian. Laporan Tahunan Pemeriksa Fakta 2024 dari International Fact Checking Network (IFCN) menggambarkan lanskap pemanfaatan AI oleh 141 organisasi dari 67 negara. Mayoritas, sebanyak 53,6%, menggunakan AI untuk riset awal, sementara hanya sebagian kecil yang menggunakannya untuk produksi konten, penyusunan laporan, dan komunikasi publik. Meski begitu, sekitar 20% organisasi belum mengadopsi AI sama sekali.

Hal menarik dari laporan tersebut adalah minimnya organisasi yang memanfaatkan AI untuk menulis pemeriksaan fakta secara langsung. Hanya 16,5% yang secara terbuka menyampaikan penggunaan AI dalam penulisan, dan 5,8% lainnya tidak menginformasikannya sama sekali. Ketertutupan ini menimbulkan pertanyaan etis, mengingat transparansi merupakan fondasi utama dalam praktik jurnalistik. Hambatan etis menjadi tantangan utama menurut hampir separuh responden. Selain itu, biaya mahal, keterbatasan alat berkualitas, serta dukungan terhadap bahasa non-Inggris juga menjadi persoalan serius.

Isu akses data pun menjadi perhatian. Sekitar 56% organisasi mengizinkan AI mengakses konten mereka, namun sebagian lainnya membatasi atau belum mengambil keputusan. Di tengah potensi besar AI, jelas bahwa keberhasilannya sangat tergantung pada kebijakan yang tepat, komitmen etika, dan keterbukaan terhadap publik. Karena dalam dunia jurnalisme, teknologi bisa membantu, tapi kepercayaanlah yang jadi nilai utama.