Google baru-baru ini menghapus kalimat “jangan berbuat jahat” yang selama bertahun-tahun menjadi prinsip dasar perusahaan, bersama dengan komitmennya untuk tidak mengembangkan teknologi yang membahayakan atau digunakan untuk pengawasan. Langkah ini muncul dalam pembaruan kebijakan yang dipublikasikan pada halaman “Prinsip-Prinsip Kecerdasan Buatan (AI)” perusahaan.
Pernyataan baru tersebut menegaskan bahwa “dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks, ada kompetisi global untuk memimpin dalam pengembangan AI.” Google berpendapat bahwa negara demokrasi harus memimpin dalam bidang ini, dan penghapusan komitmen sebelumnya dipandang sebagai tanda bahwa perusahaan ini mulai terbuka terhadap penggunaan teknologi AI untuk tujuan militer.
Penggunaan AI dalam peperangan semakin meningkat, dengan teknologi ini diterapkan di medan perang seperti Ukraina dan Gaza. Perusahaan teknologi seperti OpenAI, Meta, dan Anthropic kini memiliki proyek-proyek AI yang bekerja sama dengan militer AS atau kontraktor pertahanan. AI, khususnya dalam penggunaan drone, semakin berperan penting dalam penentuan target dan serangan otonom.
Sejarah hubungan Google dengan militer bukanlah hal baru. Pada 2017, meskipun mengedepankan prinsip “jangan berbuat jahat,” Google terlibat dalam Project Maven, sebuah proyek penargetan militer untuk Departemen Pertahanan AS. Meskipun proyek ini dihentikan setelah protes karyawan, Google kembali terlibat dalam kontrak militer besar lainnya, termasuk Project Nimbus dengan pemerintah Israel. Kontrak ini bernilai $1,2 miliar dan digunakan untuk layanan komputasi awan serta pengawasan dalam konflik di Gaza.
Bagi para pengamat, termasuk peneliti AI Stuart Russell, perubahan kebijakan ini menunjukkan arah baru yang mencemaskan dalam penggunaan AI. “Keputusan ini terjadi bersamaan dengan pemerintahan yang menghapus banyak regulasi tentang AI dan kini lebih fokus pada penggunaan AI untuk tujuan militer,” ujar Russell.
Semakin cepatnya perkembangan AI dan ketakutan akan ketertinggalan teknologi di pasar global semakin mendorong pemerintah dan perusahaan untuk beradaptasi, meskipun hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang etika dan dampak sosial yang lebih besar.