Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengusulkan agar Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI (ORI) mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan pada Rabu, Dede menyampaikan bahwa era digital telah datang dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pertemuan tatap muka dalam memberikan pelayanan. Ia menekankan bahwa teknologi AI akan menjadi alat yang sangat penting di masa depan, dan lembaga-lembaga tersebut perlu segera mengadopsinya.

Dede memberikan contoh kepada LAN agar menggunakan AI untuk menyediakan layanan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dengan menggunakan AI, proses pelatihan bisa dilakukan secara lebih efisien, mengurangi biaya perjalanan, serta memungkinkan pelatihan dilakukan di berbagai daerah dengan menggunakan bahasa lokal seperti Bahasa Indonesia, Jawa, atau Sunda.

Untuk ANRI, Dede menyarankan penggunaan AI dalam proses restorasi arsip bersejarah agar lebih hemat biaya. Menurutnya, teknologi ini bisa fokus pada pengembangan kearsipan yang berbasis AI dalam dua tahun mendatang. Sementara itu, kepada Ombudsman RI, Dede mengusulkan agar AI digunakan dalam aplikasi laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai aturan. Dengan AI, laporan yang masuk dapat diproses lebih cepat, bahkan secara otomatis mendeteksi detail lokasi kejadian.

Usulan-usulan tersebut akhirnya dimasukkan dalam kesimpulan rapat sebagai langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik di masa depan. Komisi II DPR RI mendorong penggunaan teknologi berbasis AI di lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.