Kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan (AI) diprediksi akan mengubah lanskap pasar tenaga kerja global, termasuk di Asia Tenggara. Laporan dari McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa AI dapat menghilangkan hingga 375 juta pekerjaan secara global pada tahun 2030. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan teknologi selalu berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Pada awal abad ke-20, 40% tenaga kerja di Amerika Serikat berada di sektor pertanian, namun kini hanya tersisa kurang dari 2%, dengan sebagian besar tenaga kerja berpindah ke sektor jasa yang kini mendominasi hingga 80%.
Di sisi lain, beberapa pakar ekonomi dan kebijakan publik mengkhawatirkan bahwa AI dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dalam jumlah besar serta memperlebar kesenjangan ekonomi. Goldman Sachs memperkirakan sekitar 300 juta pekerjaan penuh waktu berisiko hilang, sementara survei dari World Economic Forum memproyeksikan AI akan menghapus 83 juta pekerjaan tetapi menciptakan 69 juta pekerjaan baru, menghasilkan kehilangan bersih sekitar 14 juta pekerjaan atau 2% dari total yang ada.
Di Asia Tenggara, dampak AI bervariasi di setiap negara. Singapura, sebagai pusat teknologi dan keuangan, kemungkinan akan mengalami pergeseran pekerjaan dari sektor administrasi dan perbankan ke bidang riset dan pengembangan teknologi. Malaysia, dengan sektor manufaktur yang kuat, diperkirakan menghadapi disrupsi signifikan, di mana sekitar 30% pekerjaan manufaktur berisiko tergantikan otomatisasi pada 2030. Sementara itu, Indonesia, dengan ekonomi yang didominasi sektor informal dan padat karya, menghadapi tantangan yang lebih besar, dengan 56% pekerjaan berisiko tinggi tergantikan AI dalam dua dekade ke depan.
Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa langkah strategis dapat diterapkan, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan ulang, pemberian insentif bagi perusahaan yang tetap mempertahankan pekerja manusia, diversifikasi ekonomi ke sektor yang lebih tahan terhadap otomatisasi, serta penerapan pajak AI yang hasilnya digunakan untuk jaminan sosial dan pendidikan. Regulasi yang fleksibel juga diperlukan untuk memastikan adopsi AI dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui kebijakan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak.
