Dalam perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, muncul tantangan besar yang dikenal sebagai “data wall”—penghalang akses terhadap data berkualitas yang hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Fenomena ini semakin relevan seiring dengan tren distilasi AI yang bertujuan menciptakan model lebih efisien, tetapi tetap membutuhkan data berkualitas tinggi yang dikuasai oleh raksasa teknologi seperti Google, Meta, dan Microsoft. Konsentrasi kepemilikan data ini menciptakan ketimpangan yang menghambat inovasi bagi pengembang independen, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pembatasan lisensi data oleh platform digital semakin memperkuat eksklusivitas akses, membentuk dinding hukum yang menghambat penelitian AI terbuka.

Indonesia menghadapi tantangan tambahan dalam bentuk infrastruktur data yang masih tertinggal, mengakibatkan keterbatasan dalam pengumpulan dan pengolahan data berkualitas tinggi. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh dominasi model AI yang dilatih dengan data berbahasa Inggris, menyebabkan performa yang lemah dalam memahami bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Jika tidak diatasi, situasi ini dapat memperkuat ketergantungan pada teknologi asing dan menciptakan bentuk baru kolonialisme digital, di mana Indonesia hanya menjadi penyedia data tanpa menikmati manfaat ekonomi yang setimpal.

Menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan data nasional yang mendorong keterbukaan data untuk penelitian AI, membangun infrastruktur data yang lebih baik, serta memperkuat regulasi agar manfaat ekonomi dari data digital tidak hanya dinikmati oleh perusahaan asing. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas diperlukan untuk menciptakan ekosistem AI yang inklusif. Langkah ini penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pemain aktif dalam revolusi AI global.